JATENG--(KIBLATRIAU.COM)-- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) setempat menjelaskan kepada ratusan calon jemaah umrah, terkait kebijakan penghentian sementara ibadah umrah dari Arab Saudi. Hal ini untuk mengantisipasi biro perjalanan haji dan umrah memungut biaya tambahan."Jadi jangan sampai biro umrah memanfaatkan keadaan dengan membebani pungutan biaya kepada calon jemaah. Kemenag harus sosialisasi langsung kepada calon jemaah, jangan sampai jemaah dirugikan. Sebab saat ini keputusan penghentian ibadah umrah masih simpang siur," kata Ganjar kepada wartawan, Semarang, Jumat (28/2/2020).

Dia meminta Kanwil Kemenag Jateng untuk aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. "Sampai saat ini kan kita belum tahu keputusan dari Kerajaan Arab Saudi seperti apa, termasuk dari Kementerian Luar Negeri. Saya kira Kemenlu sampai saat ini masih mencari solusi terbaik," ungkapnya.Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi melakukan penghentian sementara perjalanan ibadah umrah. Hal itu dilakukan karena untuk mencegah penyebaran virus Corona, yang dalam beberapa pekan menyebar di sejumlah negara.

Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi memastikan tidak ada pengenaan biaya tambahan bagi para calon jemaah umrah yang gagal berangkat ke tanah suci disebabkan kebajikan antisipasi penyebaran virus corona dari otoritas setempat. Dia juga meminta para maskapai yang akan mengangkut calon jemaah umrah tunduk pada Montreal Convention 1999 yang telah diratifikasi melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2016."Di mana kewajiban pengangkutan sudah sangat jelas dalam konvensi tersebut. Akibat penundaan sementara ini, maka airlines akan tidak mengenakan biaya tambahan," tegas Menag di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Di luar itu, maskapai juga akan mengambil langkah kepeduliannya terhadap situasi darurat tersebut. Selain itu, Fachrul menyebut, semua pihak dalam masalah ini tidak akan membebankan biaya tambahan apapun kepada jemaah atas penundaan tersebut."Pihak airline tidak menghanguskan tiket keberangkatan dan kepulangan jemaah yang terdampak akibat dari kebijakan pemerintah Arab Saudi," tegasnya.Menurut dia, pihak maskapai pun akan segera melakukan penjadwalan ulang atau reschedule keberangkatan jemaah. "Tanpa harus membebankan biaya tambahan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah demi kemaslahatan jemaah umrah," imbuhnya.Sementara itu, pemerintah juga telah meminta Arab Saudi untuk mempertimbangkan agar visa yang sudah dikeluarkan dan tidak dipergunakan dapat diterbitkan ulang. "Atau diperpanjang tanpa ada biaya tambahan kepada jemaah," terangnya.(Net/Hen)